Sebelumnya Menkominfo juga sempat membantah memiliki data SIM card
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate justru melempar tanggung jawab saat kementeriannya dikritik imbas kebocoran data masyarakat Indonesia akhir-akhir ini.
Menurut Johnny hal tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dengan dalih payung hukum Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik.
"Terhadap semua serangan siber leading sector dan domain penting, tugas pokok, dan fungsi, bukan di Kominfo," ujarnya, saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR, di Jakarta, Rabu (7/9/2022).
"Terhadap semua serangan siber atas ruang digital kita menjadi domain teknis Badan Siber dan Sandi Negara. Semua pertanyaan tadi terkait serangan siber, kami tak bisa menjawab atas nama BSSN," lanjutnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyinggung kinerja Kominfo dan lembaga-lembaga terkait yang terkesan saling menyalahkan tanpa mau bertanggung jawab soal bocor data SIM card.
"Saya kira logis logika umumnya ya pihak yang beri perintah pendaftaran itu wajib menjaga, apa lagi kalau ada UU PDP (Perlindungan Data Pribadi)," ujar Sukamta seperti dilansir oleh CNN Indonesia.
Hal senada juga disampaikan oleh Anggota Komisi I DPR lainnya, yakni Nurul Arifin menilai kebocoran data yang terjadi setidaknya tiga kali sepanjang Agustus 2022 menandakan pemerintah kebobolan.
Nurul Arifin bahkan menduga ada orang di dalam instansi tersebut yang dengan sengaja membocorkan data pribadi milik masyarakat Indonesia.
"Kok kebobolan terus? Enggak mungkin kalau enggak ada orang dalam. Saya enggak tahu, apakah terkait dengan penyelenggara sistem elektronik yang SIM bocor itu kan bisa diidentifikasi dari mana," kata Nurul.
Selain terkait kebocoran data, kinerja Kominfo belakangan juga menjadi sorotan lantaran kerap mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang terkesan tidak masuk akal.
Seperti misalnya, Menkominfo membantah memiliki data SIM card, Plate menyarankan untuk menjaga NIK dan mengganti password, serta Dirjen Aptika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan meminta hacker tak menyerang karena merugikan masyarakat.
Alih-alih memperbaiki keamanan data pribadi masyarakat Indonesia, Kominfo justru melakukan kebijakan yang tidak ada urgensinya, yakni akan melakukan pemblokiran terhadap kata ‘Slebew’ yang mereka rasa mengandung unsur pornografi.