Program Unggulan

Prambors menyediakan beragam program untuk menemani hari-hari anda

    >
    Jan 24 2023

    Biaya Haji Indonesia Naik ke Rp 69 Juta, padahal Arab Saudi Turun 30%

    Kemenag berikan penjelasannya, nih Kawula Muda.

    Ilustrasi jemaah haji (UNSPLASH)


    Biaya haji di Indonesia direncanakan mengalami kenaikan pada tahun 2023, dibandingkan dengan Arab Saudi yang malah menurunkan biayanya hingga 30 persen.

    Kementerian Agama (Kemenag) memberikan penjelasan tentang ongkos layanan haji jemaah Indonesia diusulkan naik jadi Rp 69,2 juta sementara terdapat penurunan harga paket haji di Arab Saudi dari Rp 22 juta menjadi sekitar Rp 19 juta.

    Ilustrasi hajiIlustrasi jemaah haji (UNSPLASH)

    Melansir laman Kompas, Selasa (24/01/2023), Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Hilman Latief menuturkan, paket layanan haji yang diturunkan Pemerintah Arab Saudi adalah layanan dari 8-13 Zulhijjah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau yang biasa disebut juga dengan Armuzna atau Masyair.

    Sementara itu, Hilman memastikan bahwa usulan kenaikan biaya haji di Indonesia sudah disesuaikan dengan harga yang ditetapkan Arab Saudi. Usulan kenaikan dilakukan lantaran komponen biaya haji tidak hanya terdiri dari paket layanan haji saja, seperti akomodasi, konsumsi, transportasi selama di Arab Saudi, baik di Jeddah, Mekkah, dan Madinah.

    Menurutnya, kondisi itu membuat turunnya paket layanan haji di Arab Saudi terkoreksi dengan naiknya biaya lainnya.

    Komponen lain yang bisa meningkatkan biaya adalah tiket pesawat. Hilman mengatakan, kurs Dolar sedang tinggi saat ini dan mereka menjaga hal tersebut.

    "Saat ini asumsi yang kita pakai kan asumsi masih dengan dolar yang pesimis lah. Dolar pesimis maksudnya (kurs) dollarnya tinggi itu di Rp 15.300, ya. Sementara tahun lalu dollar Rp 14.425 gitu. Jadi berbeda ya, karena biaya haji itu Dolar, gitu kan, saya kira di situ," kata Hilman, mengutip laman Detik.

    Namun, kata Hilman, usul dari pemerintah akan kenaikan biaya haji belum final. Pemerintah akan membahasnya bersama Komisi VIII DPR.

    Editor Team

    COMMENT