Program Unggulan

Prambors menyediakan beragam program untuk menemani hari-hari anda

    >
    Apr 14 2022

    Kominfo Akui Tidak Sanggup Batasi Konten Pornografi Lewat VPN

    Karena VPN dikatakan masuk ke ranah privat seseorang, Kawula Muda!

    Ilustrasi VPN (UNSPLASH/CharlesDeluvio)


    Menteri Komunikasi dan informatika (Menkominfo), Johnny G Plate, akui Kominfo tidak sanggup untuk membatasi konsumsi konten pornografi apabila masyarakat menggunakan virtual private network (VPN). 

    Sebelumnya, pemerintah memang gencar mencoba memblokir situs-situs berkonten pornografi serta judi di internet. Namun, seperti jamur, situs-situs tersebut terus menerus kembali hidup dan dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat Indonesia yang mengaktifkan VPN. 

    PornografiIlustrasi seseorang yang sedang mengakses pornografi (UNSPLASH/CharlesDeluvio)

     

    Ia pun menegaskan, VPN termasuk dalam ruang privat seseorang. Karenanya, hal itu seharusnya menjadi urusan pribadi sesuai kesadaran diri masing-masing untuk tidak mengakses konten negatif. 

    “Kalau VPN lain lagi. Kalau VPN yang dibutuhkan ketahanan kita, etika, dan moral pribadi. Karena itu di luar sistem penyelenggara elektronik. Itu butuh ketahanan moralitas,” kata Johnny pada jumpa pers, Minggu (10/4/2022), dilansir dar Kompas. 

    Johnny pun mengaku menyesalkan penggunaan VPN yang berfokus untuk mengakses konten negatif. Padahal, VPN sebenarnya dapat digunakan untuk hal yang lebih bermanfaat. 

    “Pakai VPN untuk hal bermanfaat, toh kita sudah sediakan ruang digital melalui akses internet kan, dan itu lebih efisien, gunakanlah itu agar lebih bermanfaat," tambahnya. 

    Terkait VPN, memang akan sulit apabila pemerintah ingin memblokir penggunaan VPN oleh masyarakat. Hal itu dikarenakan terdapat kepentingan lembaga maupun bisnis yang menggunakan komunikasi antar kantor. 

    Dikutip dari Vice, sebenarnya peperangan antara pemerintah dengan konten pornografi telah berlangsung sejak lama. Sejak 2017, terdapat pengadaan mesin pencari konten internet negatif bernama AIS yang memakan biaya hingga Rp 211,8 miliar. 

    Namun, dengan adanya mesin tersebut pun, masyarakat masih dengan bebas mengakses konten pornografi lewat VPN. kemudian, pada 2019, Kominfo disebut mengajukan anggaran Rp 1 triliun kepada Komisi I DPR RI untuk membeli mesin sensor yang lebih kuat dari AIS. Sayangnya, belum ada perkembangan lebih lanjut yang dikabarkan terkait mesin tersebut. 

    Editor Team

    COMMENT