Program Unggulan

Prambors menyediakan beragam program untuk menemani hari-hari anda

    Jun 03 2021

    Siap-siap! Ganjil Genap di DKI Jakarta Akan Kembali Diberlakukan Secara Bertahap

    Setelah sekian lama ditiadakan, kabarnya ganjil-genap bakal balik lagi nih, Kawula Muda!

    Ilustrasi peningkatan volume kendaraan di DKI Jakarta. (MI/Fransisco Carolio Hutama Gani)

    Dikutip dari CNN Indonesia, sistem ganjil-genap di DKI Jakarta kabarnya akan kembali diterapkan selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro.

    Meski demikian, Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Rusdy Pramana menyebutkan bahwa sistem ganjil-genap masih akan diberlakukan secara bertahap di sejumlah ruas jalan yang sempat mengalami peningkatan volume kendaraan.

    “Pembatasan kendaraan bermotor dengan sistem ganjil-genap akan diberlakukan secara bertahap dan diprioritaskan pada sejumlah ruas jalan yang memiliki tingkat kemacetam cukup padat,” ujar Rusdy dalam pertemuan daring untuk membahas rencana penerapan kembali sistem ganjil genap pada hari ini (3/6), seperti dikutip dari CNN Indonesia.

    Sayangnya, Rusdy tak mengungkapkan secara spesifik nama-nama ruas jalan yang akan mendapat pemberlakuan sistem ganjil-genap. Ia hanya mengatakan bahwa pihaknya memiliki data lonjakan volumen kendaraan di DKI Jakarta selama sistem ganjil-genap ditiadakan.

    Tak hanya dari segi kendaraan bermotor, Rusdy menyebutkan, peningkatan volume juga terjadi pada penumpang bus Transjakarta ketika sistem ganjil-genap sempat diberlakukan sementara. Pihaknya memperkirakan bahwa angka penumpang masih akan meningkat hingga 11 atau 12 persen jika ganjil-genap berhasil diterapkan secara menyeluruh.

    Oleh sebab itu, guna mengantisipasi hal ini, Rusdy menyarankan agar Pemerintah DKI Jakarta menambah jumlah armada bus sehingga penumpukan penumpang tidak terjadi.

    Di samping itu, pengelola transportasi umum juga harus diganjar dengan sanksi administratif jika mereka menolak melakukan pembatasan kapasitas penumpang.

    “Tindakan hukum administratif harus diberikan kepada pelanggar batas kapasitas penumpang di angkutan umum,” ujar Rusdy.

    Editor Team

    COMMENT