Kawula Muda, diskusi keberadaan jalur sepeda Sudirman-Thamrin gak kelar-kelar nih
Lagi-lagi, jalur sepeda permanen Sudirman-Thamrin yang diketahui bernama Sabuk Nusantara ini menuai kontroversi.
Bagaimana tidak? Pemprov DKI Jakarta diketahui telah menghabiskan Rp28 M untuk pembangunannya, dan Rp800 jutanya telah dipakai untuk membangun tugu sepeda yang berlokasi di pertigaan Jalan Sudirman.
Pada rapat komisi III DPR dengan Kapolri yang diadakan Rabu (16/6/2021) kemarin, Ahmad Sahroni sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR mengusulkan pemerintah untuk membongkar jalur sepeda permanen tersebut.
Menurutnya, keberadaan jalur sepeda berpotensi menimbulkan diskriminasi antar pengguna jalan, maupun antara pengguna sepeda jenis lainnya seperti road bike atau sepeda lipat.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pun ikut menyetujui usulan tersebut. "Kami setuju masalah yang permanen itu dibongkar saja," ucap Listyo.
Listyo mengatakan bahwa nantinya, Polri dan Kapolda di seluruh wilayah akan mencari solusi dan formula yang tepat untuk mengganti jalur sepeda permanen Sudirman-Thamrin sepanjang 11,2 kilometer itu.
Gubernur DKI Jakarta pun ikut menanggapi hal tersebut. Dirinya mengaku belum mengambil keputusan yang tepat karena keputusan itu harus didiskusikan dengan beberapa pihak termasuk Polri, Kementerian Perhubungan, serta Pemprov DKI Jakarta.
Mendengar hal itu, Ketua Tim Advokasi Bike To Work (B2W) Indonesia, Fahmi Saimima, mengaku pasrah soal rencana pembongkaran itu.
Dilansir dari CNN Indonesia, Fahmi berpendapat bahwa usulan pembongkaran tersebut akan melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2013 serta UU No. 22/2009.
"Jangan lupa kalau ada difabel, ibu-ibu yang takut bersepeda tanpa jalur, anak-anak dan orang-orang lain yang rentan saat bersepeda di jalan raya," ucapnya.
Bagaimana menurut kamu, Kawula Muda, perlu enggak sih jalur sepeda ini dibongkar?