Hai Kawula Muda, enggak jadi presiden lagi artinya ya jadi warga biasa lagi.
Kemewahan dan segala fasilitas saat menjadi orang nomor satu di Amerika Serikat tak akan lama lagi dimiliki oleh Donald Trump. Meski belum mengakui kekalahannya, satu per satu efek kekalahan mulai ia terima.
Media masih terus ramai memberitakan Trump, mulai dari rentetan tuntutan yang menantinya selepas turun jabatan, di antaranya tentang pajak. Juga diberitakan bahwa Trump akan digugat cerai oleh sang istri, Melania Trump.
Tak hanya itu, ternyata saat tak lagi menjadi Presiden AS, otomatis Donald Trump juga akan kehilangan hak-hak istimewanya di Twitter.
Mengutip Reuters, hak istimewa tersebut adalah Twitter tidak akan menghapus tweet para pemimpin dunia yang melanggar peraturan, namun diberi tanda pemberitahuan dan pembatasan akses.
Karena kalah dalam pemilu, Trump akan diperlakukan sama dengan pengguna Twitter lainnya mulai tanggal ia digantikan, yakni pada 20 Januari 2021. Pernyataan tersebut dikonfirmasi oleh Twitter pada pekan ini.
Kicauan dari kandidat politik dan pejabat terpilih yang melanggar aturan memang disembunyikan oleh Twitter dan dibatasi aksesnya. Tetapi, perusahaan media sosial tersebut mengatakan perlakukan ini tidak berlaku untuk mantan pemegang jabatan tertentu.
“Kerangka kebijakan ini berlaku untuk para pemimpin dunia saat ini dan kandidat untuk jabatan tertentu, bukan warga negara ketika mereka tidak lagi memegang posisi tersebut,” kata juru bicara Twitter dalam sebuah pernyataan.
Sejauh ini, Twitter telah membatasi akses terhadap sejumlah akun Twitter milik Trump, @realDonaldTrump, termasuk tweet yang menuduh adanya kecurangan pemilu AS.
Tak hanya Twitter, Donald Trump sepertinya juga bakal kehilangan hak istimewa di media sosial lainnya, seperti Facebook, setelah resmi turun dari jabatannya sebagai presiden AS.
Di bawah kebijakan Facebook, Trump tidak akan lagi dapat pengecualian oleh mitra pemeriksa fakta Facebook yang merupakan pihak ketiga.
Kebijakan online Facebook menyatakan, kandidat yang mencalonkan diri, pemegang jabatan saat ini, anggota kabinet, partai politik, dan pemimpin partai politik dikecualikan dari pemeriksaan fakta.
Dalam kebijakan itu tertulis bahwa mantan kandidat untuk jabatan tertentu atau mantan pejabat akan dipantau oleh program pengecekan fakta dari pihak ketiga, alias tidak punya hak istimewa lagi.
Kendati demikian, Facebook belum menjawab pertanyaan Reuters tentang bagaiaman perusahaan tersebut akan memperlakukan akun Donald Trump.
Kepastian kemenangan Joe Biden pada Sabtu (7/11/2020) didapatkan setelah Pennsylvania resmi menjadi milik kandidat presiden dari Partai Demokrat tersebut. Kemenangan di Pennsylvania memastikan Joe Biden menembus batas minimal 270 suara electoral yang diperlukan untuk merebut kursi kepresidenan.
Namun, Donald Trump yang berasal dari Pratai Republik belum mengakui hasil perhitungan dan kekalahannya. Ia bahkan telah berjanji akan menentang dan membawanya ke pengadilan.