Program Unggulan

Prambors menyediakan beragam program untuk menemani hari-hari anda

    >
    Dec 05 2022

    Gagal Dapat Jabatan, Calon LPM Depok Minta Warga Kembalikan Amplop

    Kalo lo bakal balikin uangnya gak, Kawula Muda? hehe

    Tatang Johari meminta pengembalian amplop suap usai kalah pemilu ketua LPM (TWITTER)


    Seorang calon Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Depok, Tatang Johari, meminta kembali amplop yang sebelumnya ia berikan sebagai suap. Hal itu dikarenakan ia gagal menjadi Ketua LPM tersebut. 

    Tatang merupakan salah satu dari tiga calon ketua LPM di Kelurahan Bedahan dalam pemilu serentak 27 November 2022 lalu. Untuk memenangkan pemilu tersebut, Tatang mengaku kepada Kompas bahwa telah menggelontorkan dana hingga Rp 22 juta.

    Dana tersebut pun digunakan untuk menyuap para pihak di lingkungan Kelurahan Bedahan demi terpilih dan menjabat posisi tersebut. Selain itu, uang sogokan tersebut juga diberikan kepada sejumlah pihak seperti Ketua RT, Ketua RW, kader lembaga pemberdayaan hingga tokoh agama. 

    Tatang mengaku telah menyiapkan 22 amplop untuk 22 suara. Masing-masing amplop berisi Rp 1 juta yang telah dibagikannya. Menurut Tatang, membagikan uang politik sudah menjadi kebudayaan turun temurun di wilayah Kelurahan Bedahan. 

    Namun, pada saat pemilihan, ia hanya mendapat dua suara saja. Kandidat ketua LPM tersebut pun kembali mendatangi pihak-pihak yang ia berikan amplop. Alih-alih mengembalikan uang suapnya, sikap tak acuh warga yang Tatang dapatkan. 

    Dalam salah satu video yang beredar di media sosial, terlihat Tatang mendatangi rumah Ketua RW Kelurahan Bedahan. Namun, yang bersangkutan tidak ada di rumah sehingga kembali membuat video. 

    Pada video tersebut, dengan marah Tatang meminta pengembalian amplop yang sebelumnya ia sebar saat pemilihan. Kekesalannya tersebut pun Tatang luapkan dengan marah-marah di media sosial. 

    “Jelas (saya ditipu). Makanya saya akan basmi kemunafikan,” tuturnya mengutip Kompas pada Jumat (02/12/2022). 

    Di sisi lain, hal ini juga menimbulkan rasa ironis karena membuktikan politik Indonesia yang jauh dari asas pemilu Luber Jurdil, 

    “Ironis. Pemilihan di level bawah pun sudah sangat transaksional dan berbiaya mahal,” tutur Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno.

    Editor Team

    COMMENT