Kawula Muda, rencana pemindahan ibu kota ini bukan pertama kali dilakukan di Indonesia.
Kalimantan Timur, yakni sebagian berada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, telah ditetapkan menjadi ibu kota baru Indonesia. Pemindahan ibu kota sebenarnya bukan terjadi saat ini saja, tapi juga di masa presiden sebelumnya.
Dalam sejarahnya, rencana pemindahan ibu kota telah ada sejak zaman penjajahan. Beberapa kota pun pernah dikaji untuk dijadikan ibu kota baru.
Berikut empat kota di Indonesia yang pernah bersinggungan dengan penetapan ibu kota negara.
Pemindahan ibu kota pertama terjadi hanya beberapa bulan setelah Indonesia merdeka. Pada 4 Januari 1946, ibu kota negara pindah ke Yogyakarta. Pemindahan pusat pemerintahan ke Kota Gudeg ini bukan tanpa alasan.
Saat itu, Belanda melancarkan agresi militer karena masih belum rela Indonesia lepas dari jajahan. Kala itu, keamanan Jakarta sebagai ibu kota pun terancam dengan kedatangan tentara Belanda yang membonceng pasukan sekutu.
Pada 29 September 1945, Jakarta jatuh ke tangan militer Belanda. Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII selaku penguasa Yogyakarta mengirim orang ke Jakarta untuk membawa usulan agar ibu kota pindah ke Yogyakarta.
Usulan itu disambut baik oleh Presiden Sukarno yang akhirnya memutuskan untuk memindahkan ibu kota ke Yogyakarta.
Setelah Yogyakarta, Ibu kota Indonesia sempat juga dipindah ke Bukittinggi, Sumatra Barat pada 19 Desember 1948. Hal ini dilakukan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda atau dikenal dengan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI).
Pemilihan Bukittinggi sebagai ibu kota ini juga bukan tanpa alasan. Sebab, di sana ada Sjafrudin Prawiranegara yang memang disiapkan untuk memimpin PDRI jika para pemimpin pemerintahan tertangkap.
Sama seperti Yogyakarta, Bukittinggi juga dikelilingi oleh benteng alam. Ada Gunung Marapi di barat, Gunung Singgalang di selatan, serta Lembah Sianok di utara dan barat. Benteng-benteng alam ini tentu dapat melindungi ibu kota sekaligus pertahanan dari serangan militer musuh.
Kemudian ada nama Bireuen, Aceh. Kota ini juga pernah dipilih sebagai Ibu Kota Indonesia pada 1948. Kota ini dipilih karena dianggap relatif aman. Apalagi secara geografis, Bireuen juga dikelilingi perbukitan yang menjadi benteng alam untuk melindungi pusat pemerintahan dari serangan musuh.
Meski begitu, Bireuen menjadi ibu kota hanya seminggu. Selama seminggu itu, sejak 18 Juni 1948, seluruh aktivitas dan kegiatan pemerintahan tetap dijalankan dan dipusatkan di jantung kota.
Selama itu, Presiden Sukarno menginap di kediaman Kolonel Hussein Joesoef di Bireuen. Dari rumah itu pula Bung Karno mengendalikan roda pemerintahan.
Presiden Joko Widodo memutuskan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur, sebagai ibu kota negara (IKN) baru. Kedua wilayah itu punya potensi masing-masing untuk mendukung kawasan IKN.
Kabupaten PPU berdiri 10 April 2002 dengan luas wilayah 3.333 kilometer persegi dan mempunyai empat kecamatan meliputi Sepaku, Penajam, Babulu dan Waru. Sampai tahun ini, PPU punya jumlah penduduk sekitar 160 ribu jiwa.
Sementara itu, Kutai Kartanegara ditetapkan sebagai kabupaten pada 1959 dengan luas wilayah 27.263 kilometer persegi. Hingga saat ini, wilayah tersebut punya 18 kecamatan dan 225 kelurahan, dengan jumlah penduduk 655.127 jiwa pada 2015.