Dukcapil DKI Jakarta Prediksi akan Ada 40.000 Pendatang Baru

Kalo kata Maudy Ayunda sih “Jakarta Ramai, hatiku sepi"

Ilustrasi arus balik mudik setelah lebaran (REUTERS)
Thu, 27 Apr 2023


Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta memprediksi akan terdapat 40.000 pendatang baru di ibu kota usai mudik Lebaran 2023. Jumlah tersebut mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan lebaran 2022 dengan berjumlah 27.000 pendatang baru. 

“Perkiraan kita ada penambahan sekitar 20 sampai 30 persen menjadi 36.000 sampai 40.000 pendatang baru,” tutur Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Budi Awaluddin, pada Rabu (26/04/2023) mengutip CNNIndonesia. 

Ilustrasi mudik dengan transportasi kapal (REUTERS)

 

Lebih lanjut, Budi menjelaskan tren pendatang ke DKI Jakarta selama tiga tahun terakhir. Sejauh ini, mereka yang datang berlatar pendidikan di bawah SLTA dan berpenghasilan rendah.

“Bahkan untuk yang pendatang mudik balik ini, 80 persen dari mereka itu berpendidikan SLTA ke bawah. 50 persen dari mereka berpenghasilan rendah dan mereka 20 persen berkonsentrasi di RW kumuh, begitu," lanjut Budi.

Karena itulah, ia mengingatkan agar para pendatang memiliki kemampuan dan skill pekerjaan apabila ingin menetap di Jakarta. Hal ini agar para pendatang siap ‘mengadu nasib’ di Jakarta. 

Sebagai informasi, penduduk DKI Jakarta sudah mencapai 11,7 juta masyarakat. Apabila jumlah tersebut semakin meledak, maka persaingan pencarian kerja di ibu kota akan semakin sulit. 

Beberapa waktu lalu, Pejabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta sempat mengimbau untuk tidak membawa sanak saudara kembali ke ibu kota usai mudik. 

“Kalau nanti di dalam proses kembalinya masyarakat ke DKI Jakarta. Nanti dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta, Satpol PP DKI Jakarta dan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta juga untuk bisa menjaga memberitahukan warganya untuk tidak kembali membawa kolega. Kira-kira seperti itu. Ya sanak saudara," kata Heru pada Selasa (11/04/2023), mengutip Warta Ekonomi.    

Lebih lanjut, Heru menyoroti banyaknya penduduk yang berpenghasilan rendah di Jakarta. Apabila dibiarkan, maka hal ini dapat membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebab, Jakarta memiliki 17 jaringan pengaman sosial mulai dari Kartu Jakarta Pintar (KJP) hingga bantuan sembako.                                                                                                                             

Berita Lainnya