Apa produk 'Made In Indonesia' kebanggaan lo, Kawula Muda?
Presiden Indonesia Joko (Jokowi) Widodo meluapkan kejengkelan karena masih menemukan banyaknya produk impor di berbagai bidang. Ia mengatakan kata 'bodoh' hingga melarang peserta yang hadir mulai dari menteri, kepala lembaga, kepala daerah, hingga BUMN untuk bertepuk tangan.
Hal itu ia dikarenakan anggaran realisasi pengadaan barang dan jasa dalam negeri (Made in Indonesia) baru mencapai Rp 214 triliun. Hal itu jauh dari target yang ditentukan.
Di sisi lain, pengadaan barang dan jasa dari luar negeri terlihat sangat besar. Anggaran pusat terkait hal tersebut mencapai Rp 536 triliun, daerah Rp 535 triliun, dan BUMN Rp 420 triliun.
“Ini uang besar sekali, tidak pernah kita lihat dan ini kalau digunakan 40 persen saja (untuk pengadaan barang dan jasa dari dalam negeri), maka dapat mendorong pertumbuhan ekonomi,” tutur Jokowi dalam pengarahan yang dilakukan pada Jumat (25/03/2022) dikutip dari CNNIndonesia.
Jokowi menegaskan seharusnya anggaran tersebut diarahkan untuk membeli barang yang diproduksi dari dalam negeri sehingga tidak perlu impor. Ia mencontohkan BUMN hingga kementerian yang masih membeli CCTV secara impor. Padahal, banyak pula perusahaan lokal Indonesia yang memproduksi CCTV berkualitas baik.
“Apa-apaan ini, dipikir kita bukan negara yang maju buat CCTV saja beli impor,” tegasnya.
Selain CCTV, ia turut mencontohkan sepatu tentara dan polisi, traktor tanpa teknologi tinggi, pulpen, hingga alat tulis yang masih diimpor dari luar negeri. Jika hal itu diteruskan, ia menegaskan ekonomi Indonesia akan semakin anjlok.
Terkhusus kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Jokowi menyoroti tempat tidur dan alat kesehatan yang ternyata masih diimpor. "Menteri kesehatan, tempat tidur untuk rumah sakit, produksi saya lihat ada di Yogyakarta, Bekasi, Tangerang. (Tapi) masih impor, mau diteruskan? Mau saya umumkan kalau saya jengkel," tuturnya.
“Uang-uang APBN, uang rakyat, uang kita sendiri kok dibelikan barang impor, itu kadang-kadang gimana toh? Aduh. saya detailkan lagi, gregetan saya.”
Terkait permasalahan besarnya jumlah impor tersebut, Jokowi memerintahkan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk mengawasi produk impor yang masih ke Indonesia. Jangan sampai produk impor malah disebut sebagai produk buatan dalam negeri. Ia turut memerintah Menteri Dalam Negeri, Muhammad Luthfi dan Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan, Askolani Jasi, untuk mengawal seluruh produk impor yang masih ke Indonesia.