Pembangunan IKN akan Membentuk Skema Urunan Dana Masyarakat?

Menurutmu bagaimana, Kawula Muda?

Ibu Kota Nusantara (IKN) (CNN INDONESIA)
Fri, 25 Mar 2022


Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur semakin nyata. Di samping itu, pendanaan untuk membangun ibu kota baru direncanakan melalui urun dana atau crowdfunding.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, mengatakan sumber pendanaan saat ini belum sesuai dengan target yang direncanakan. Maka dari itu, pemerintah mencari sumber lain untuk mencari dana.

"Akhirnya salah satu caranya lewat model crowdfunding. Tentu saja investasinya dari masyarakat, yang punya uang pribadi, dikelola, diinvestasikan ke proyek-proyek di IKN," kata Tauhid, seperti pada laman BBC Indonesia, Jumat (25/03/2022).


Ibu Kota Nusantara (CHANNEL NEWS ASIA)

 

Walau demikian, Tauhid menuturkan bahwa gagasan pemerintah mengusulkan skema urun dana ini, dia sebut sebagai "Bukti nyata bahwa terdapat problematik atau kesalahan kalkulasi dalam skema pendanaan yang sudah ditetapkan dalam rencana program dan anggaran IKN."

Dia menyarankan untuk mengkaji ulang kelayakannya, dipilih kembali apa yang perlu dan tidak dalam pembangunan IKN, sehingga dapat meminimalisir keuangan.

Di samping itu, Bhima Yudhistira dari INDEF, mengatakan penerapannya pada megaproyek IKN tidak pas di saat sebagian masyarakat masih resistan terhadap ambisi pemerintah memindahkan ibu kota.

"Dari masyarakat juga sekarang kan sedang menghadapi tekanan biaya hidup, kenaikan harga energi, kenaikan harga pangan, minyak goreng, jadi kalau disuruh rembuk untuk IKN kan tidak pas," ujar Bhima.

Presiden Joko Widodo sebelumnya pernah menyatakan bahwa porsi pembangunan IKN yang menggunakan APBN hanya akan berkisar 20% dari total kebutuhan anggaran sebesar Rp 466 triliun.

Rincian sumber pendanaan sejauh ini berasal dari Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebesar 54,6 persen (Rp 254,4 triliun), kemudian dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar 19,2 persen (Rp 89,5 triliun), dan dari pihak swasta sebesar (26,2 persen) Rp 122,1 triliun.

Berita Lainnya